matalutim.com – Persoalan agraria di wilayah Tanamalia, Kabupaten Luwu Timur, menjadi salah satu isu yang disampaikan langsung oleh Bupati Irwan Bachri Syam saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, ke wilayah operasional PT Vale Indonesia di Sorowako, Jumat (13/6).
Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan menyampaikan bahwa masyarakat di wilayah Tanamalia telah melakukan aktivitas perkebunan dan pertanian selama kurang lebih dari 20 tahun, namun saat ini menghadapi persoalan karena lokasi tersebut masuk dalam wilayah yang kini berstatus sebagai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PT Vale Indonesia, yang sebelumnya berada di bawah skema kontrak karya.
“Ada masyarakat kami di seberang danau, yang sudah puluhan tahun berkebun dan bertani. Namun saat ini mereka menghadapi persoalan dengan PT Vale karena lokasi itu termasuk dalam area IUPK,”ujar Irwan Bachri Syam.
Konflik yang berlangsung di atas lahan seluas sekitar 5.000 hingga 6.000 hektare itu, menurut Bupati, tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda berkomitmen untuk mengawal proses penyelesaian dan mendorong terbukanya ruang dialog antar pihak.
“Kami bersama Forkopimda sangat konsern terhadap persoalan ini. Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan dan semua pihak terkait agar masyarakat Tanamalia mendapatkan solusi terbaik dan perlindungan atas aktivitasnya,” lanjut Bupati Irwan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa penyelesaian konflik seperti ini membutuhkan itikad baik dari semua pihak, serta kesediaan untuk mencari jalan tengah yang saling menghormati.
“Masing-masing harus mundur satu langkah, agar terbuka ruang untuk berkomunikasi dan berdialog. Kita perlu mencari second best option—alternatif terbaik dari tuntutan-tuntutan ideal yang ada saat ini. Dengan niat baik, kita akan kawal persoalan ini agar bisa menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan,” tegas Menteri Raja Juli.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan siap memfasilitasi proses dialog lintas sektor, termasuk keterlibatan kementerian teknis lain, pemerintah daerah, serta pihak perusahaan, demi mencegah meluasnya konflik dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.
