Luwu Timur, Matalutim.com – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Luwu Timur menekankan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Erni Mallape, dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Luwu Timur Gemilang, Rabu (12/11/2025) di Ruang Paripurna DPRD Luwu Timur.
Dalam pandangannya, Erni menjelaskan bahwa pembahasan APBD harus melalui tiga tahap penting, yakni perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Fraksi NasDem mengapresiasi penyusunan APBD yang berbasis kinerja dan hasil, serta selaras dengan RPJMD 2025–2030. Ini menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat,” ujar Erni Mallape.
Pada aspek pendapatan daerah, Fraksi NasDem mendorong agar proyeksi pendapatan disusun secara realistis dan terukur, dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat basis-basis pendapatan baru yang berkelanjutan dan mendukung penguatan ekonomi lokal.
Sementara itu, pada aspek belanja daerah, Fraksi NasDem menekankan agar alokasi anggaran diarahkan pada kebutuhan yang menyentuh langsung masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pemerataan infrastruktur antarkecamatan, serta program pemberdayaan ekonomi yang mendorong tumbuhnya pelaku usaha lokal dan lapangan kerja baru.
“Belanja daerah harus mampu memperkuat daya saing ekonomi daerah dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang pro-rakyat,” tegas Erni.
Pada aspek pembiayaan daerah, Fraksi NasDem meminta agar kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati, transparan, dan memperhatikan keberlanjutan fiskal daerah. Dana pembiayaan diharapkan diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Erni menegaskan bahwa seluruh masukan Fraksi NasDem bertujuan memperkuat rancangan APBD 2026 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Efisiensi belanja, peningkatan PAD, dan pemerataan pembangunan menjadi perhatian utama kami agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang pro-rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi Luwu Timur,” tutupnya.
