matalutim.com – Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur yang berlangsung pada Rabu (16/7/2025) kembali menyoroti persoalan banjir yang terus menerus melanda Kecamatan Burau.
Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) dan Fraksi PDI Perjuangan secara tegas meminta pemerintah daerah dan PTPN segera menangani persoalan banjir yang telah meresahkan warga selama bertahun-tahun di tiga desa: Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai.
Dalam pandangan umum fraksinya, Rusdi Layong selaku Juru Bicara Fraksi GPR menegaskan bahwa banjir di wilayah Burau sudah sangat memperihatinkan dan tidak bisa dianggap sebagai masalah biasa.
“Banjir yang terus terjadi di Burau sudah sangat meresahkan warga. Pemerintah harus segera berkoordinasi dengan pihak PTPN PKS Luwu yang kami nilai sebagai penyebab utama terjadinya banjir di wilayah ini,” tegas Rusdi.
Rusdi juga mendorong Pemda, melalui dinas terkait, untuk segera melakukan normalisasi sungai dan saluran pembuang, terutama di wilayah Angkona dan Manakae, Kecamatan Kalaena.
Sementara itu, Zarkawi Hamid, anggota Fraksi GPR lainnya, menilai bahwa bencana banjir di Burau telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Ia meminta pemerintah menangani masalah ini secara serius dan jangka panjang.
“Jangan biarkan warga jadi korban terus-menerus. Debit air semakin tinggi, dan banjir sudah jadi langganan. Pemerintah harus hadir dengan solusi menyeluruh, bukan setengah-setengah,” kata Zarkawi.
Senada dengan itu, Harisal, S.Si dari Fraksi PDI Perjuangan, turut menekankan pentingnya peran aktif dua pihak utama dalam menyelesaikan persoalan banjir: pemerintah daerah dan PTPN.
“PTPN harus mengambil porsi tanggung jawabnya, mulai dari penyemprotan hingga pembangunan infrastruktur yang mengatasi sedimentasi tanah. Di sisi lain, Pemda perlu memperhatikan pelebaran aliran sungai, khususnya di Desa Lagego,” ujar Harisal.
Harisal menyampaikan optimisme bahwa banjir di wilayah Burau bisa teratasi secara permanen apabila kedua pihak tersebut menjalankan perannya secara maksimal.
Isu banjir di Kecamatan Burau menjadi salah satu poin utama dalam pandangan fraksi-fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Selain persoalan banjir, fraksi-fraksi juga menyoroti efisiensi penggunaan anggaran, kualitas perencanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pentingnya pengawasan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (SW/Red)
