Menu

Mode Gelap
Taekwondo Lutim Sabet Juara Umum di Ajang Battle Of The Maestro ChampionshipTaekwondo Lutim Sabet Juara Umum di Ajang Battle Of The Maestro Championship ‎Resmi Dibuka Pj. Sekda, Turnamen Bupati Legend Cup I Perkuat Solidaritas Pemain Senior Sarkawi Hamid Hadiri Budaya Mappadendang, DPRD Luwu Timur Dukung Pelestarian Budaya Bugis Bupati Irwan Apresiasi Pelestarian Budaya Mappadendang di Burau, Dengarkan Aspirasi Petani Kukuhkan Pengurus KUAT, Bupati Irwan Tekankan Porsi Pengusaha Lokal Harus Lebih Besar Hari Kedua, Penyaluran Kartu ATM Lansia di Lutim Permudah Akses Bantuan dan Dilakukan Bertahap

DPRD Luwu Timur

Fraksi Golkar DPRD Lutim Dorong Evaluasi Kinerja RSUD Ilagaligo dalam Ranperda APBD 2024

badge-check


					Fraksi Golkar DPRD Lutim Dorong Evaluasi Kinerja RSUD Ilagaligo dalam Ranperda APBD 2024 Perbesar

Luwu Timur, matalutim.com — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu Timur menyampaikan pandangan akhirnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (22/07/2025).

Melalui juru bicara Bangkit Revormansyah, Fraksi Golkar menyatakan bahwa Ranperda tersebut telah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Golkar juga meminta agar Bupati Luwu Timur menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, baik oleh fraksi-fraksi DPRD maupun oleh Badan Anggaran DPRD.

Dalam kesempatan itu, Fraksi Golkar secara khusus menyoroti kinerja RSUD Ilagaligo. Mereka menilai bahwa rumah sakit tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan data yang ada, RSUD mencatatkan pendapatan sebesar Rp178,7 miliar lebih pada tahun 2024. Sementara itu, belanja rumah sakit mencapai Rp157,3 miliar. Hal ini mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp21,4 miliar, dengan realisasi belanja tercatat hanya 88,03 persen.

Fraksi Golkar menilai bahwa angka-angka tersebut menunjukkan perencanaan anggaran yang belum maksimal, yang berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan RSUD. Oleh karena itu, Fraksi Golkar mendorong agar proses perencanaan dan penganggaran ke depan dilakukan secara lebih cermat dan terukur, dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta kebutuhan belanja secara realistis.

Selain itu, Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya agar laporan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi formalitas administratif, melainkan benar-benar digunakan sebagai bahan evaluasi dalam manajemen keuangan daerah.

Setelah mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di DPRD Luwu Timur