Malili, matalutim.com — Anggota DPRD Luwu Timur, Prima Eyza Purnama, menyerap tujuh isu utama dari warga Kecamatan Towuti dan Nuha saat menggelar reses pada Senin (14/7) dan Selasa (15/7).
Warga menyampaikan langsung keluhan mereka, mulai dari lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, pembangunan infrastruktur yang tidak tuntas, hingga keterbatasan air bersih.
Prima menyebut banyak kepala desa tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai program pembangunan yang masuk ke wilayah mereka.
“Ini tentu dapat menghambat efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Ke depan, agar setiap bentuk intervensi anggaran ke desa harus dikomunikasikan secara terbuka kepada Pemerintah Desa sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah,” katanya.
Warga juga meminta agar penggunaan anggaran benar-benar diarahkan pada pembangunan yang tuntas dan memberi manfaat nyata.
“Kami mencatat beberapa kegiatan fisik seperti penimbunan jalan yang dilaksanakan tanpa penyelesaian lanjutan, yang akhirnya rusak dalam waktu singkat dan menjadi sia-sia. Hal ini adalah bentuk in-efisiensi yang seharusnya dihindari,” tambahnya.
Di Desa Matano, Prima menerima keluhan warga terkait keterbatasan air bersih. Ia menilai hal ini mendesak dan perlu percepatan dalam penyediaan instalasi yang menjangkau langsung rumah-rumah warga.
Ia juga menegaskan pentingnya program pembukaan jalan tani yang tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi juga berkualitas dan berkelanjutan.
Menurutnya, “infrastruktur pertanian yang baik akan mendorong peningkatan produksi, aksesibilitas pasar, serta kesejahteraan petani.”
Dalam bidang pendidikan, ia mencatat persoalan kekurangan guru di SD Negeri Nuha, terutama guru PJOK dan Pendidikan Agama Islam.
“Guru harus mengajar lebih dari satu kelas secara bersamaan. Ini adalah ironi besar di tengah semangat nasional untuk membangun SDM unggul sebagaimana dicita-citakan oleh Asta Cita Presiden RI,” ucap Prima.
Ia mendorong Dinas Pendidikan segera bertindak menyelesaikan krisis tenaga pendidik, disertai perhatian terhadap kondisi fasilitas sekolah yang rusak.
Aspirasi lainnya menyangkut buruknya sarana pendidikan, seperti ruang kelas baru yang belum tersedia, plafon sekolah yang ambruk, toilet yang tidak layak, hingga lapangan sekolah yang berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan.
Prima juga menyoroti persoalan serius yang dihadapi anak-anak SMP di Desa Nuha yang harus menyeberangi danau untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Sorowako.
“Di Desa Nuha, masih dihadapi fakta hingga hari ini bahwa anak-anak SMP harus menyeberangi danau dari Desa Nuha untuk dapat bersekolah ke SMP Negeri 1 Nuha di Desa Sorowako dengan biaya transportasi mencapai Rp300.000 per bulan per siswa,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi beban berat bagi keluarga dan mencerminkan ketimpangan layanan pendidikan antarwilayah.
“DPRD akan mendesak Pemerintah Daerah menyediakan sarana transportasi air yang layak dan aman sebagai bentuk keberpihakan kepada hak pendidikan anak-anak di wilayah terpencil,” tegasnya.
