Luwu Timur, Matalutim – DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan, menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang kembali mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan di daerah ini.
Berdasarkan rilis BPS pada 20 Oktober 2025, jumlah penduduk miskin di Luwu Timur pada Maret 2025 tercatat 18,55 ribu jiwa, turun 2,15 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin juga menurun dari 6,55 persen menjadi 5,79 persen.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur, Muh Iwan, menyambut baik capaian tersebut dan menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari peran dan sinergi berbagai pihak.
“Penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang dijalankan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan di Luwu Timur,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DPRD.
Ia menjelaskan, DPRD secara konsisten mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada pengentasan kemiskinan, baik melalui fungsi legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Fokusnya antara lain pada penguatan sektor ekonomi masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, dan optimalisasi anggaran untuk program pemberdayaan.
“Kami di DPRD selalu mengawal program-program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, baik melalui regulasi maupun pengawasan anggaran. Komitmen ini yang terus kami jaga,” tegas Muh Iwan.
Menurutnya, penurunan angka kemiskinan yang tercermin dalam data BPS menjadi bukti bahwa kebijakan yang diambil selama ini mulai dirasakan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, dukungan terhadap sektor pertanian dan perikanan, serta perluasan akses layanan dasar dinilai berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang kita ambil bukan hanya bagus di atas kertas, tapi benar-benar menyentuh masyarakat. Kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder menjadi kunci utama dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan,” tambahnya.
Data BPS juga menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang cukup konsisten dalam delapan tahun terakhir. Meski sempat meningkat pada 2021 dan 2023, jumlah penduduk miskin kembali terkoreksi dan turun signifikan pada 2025. Pada 2018, angka kemiskinan berada di 21,15 ribu jiwa, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai 18,55 ribu jiwa pada 2025.
Kepala BPS Luwu Timur, Muh Husri Harta Saham, menjelaskan bahwa garis kemiskinan sendiri terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, termasuk kenaikan tertinggi pada 2023 sebesar 11,17 persen, sebelum akhirnya berada di angka Rp 469.563 per kapita per bulan pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan terjadi di tengah standar garis kemiskinan yang semakin tinggi.
Di sisi lain, Muh Iwan mengingatkan bahwa capaian positif tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama terkait penguatan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Meski angkanya turun, pekerjaan kita belum selesai. DPRD akan terus mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di desa-desa,” ujarnya.
Ia berharap tren penurunan kemiskinan dapat terus berlanjut dan bahkan semakin membaik pada tahun-tahun mendatang. Untuk itu, ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, ketepatan sasaran program, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
“Kesejahteraan masyarakat adalah prioritas kami. Kolaborasi harus terus diperkuat agar penanggulangan kemiskinan semakin efektif,” tutup Muh Iwan.
Penurunan angka kemiskinan di Luwu Timur menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, harapan terwujudnya Luwu Timur yang lebih sejahtera dan mandiri kian menguat. (Red)
