Malili, Matalutim.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Luwu Timur mendesak Pemerintah Kabupaten untuk memprioritaskan anggaran yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dorongan itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Harisal, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang digelar di Ruang Paripurna, Rabu (12/11/2025).
Dalam pandangan fraksinya, Harisal menekankan bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 yang diperkirakan mengalami penurunan akibat berkurangnya alokasi dana transfer keuangan daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat, harus dijawab dengan kebijakan penganggaran yang lebih selektif dan berpihak pada rakyat kecil.
“Dengan berkurangnya alokasi transfer keuangan daerah tahun 2026, Kabupaten Luwu Timur diperkirakan mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp193 miliar,” ungkap Harisal.
Menurut dia, situasi tersebut menuntut adanya penataan ulang prioritas APBD agar belanja daerah tidak tersedot ke program dan proyek yang bersifat simbolik atau tidak mendesak, melainkan diarahkan pada sektor-sektor yang manfaatnya langsung dirasakan warga.
“Kami mendorong agar pemerintah menunda pembangunan yang bersifat simbolik seperti pelebaran ruas jalan, atau pengadaan fasilitas mewah para pejabat. Fokuskan dulu pada perbaikan jalan tani, fasilitas Puskesmas, dan sarana pendidikan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PDIP menilai, sektor pertanian, kesehatan dasar, dan pendidikan merupakan fondasi penting peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. Jalan tani yang layak akan menunjang mobilitas hasil panen dan menekan biaya distribusi petani, sementara Puskesmas dan fasilitas pendidikan yang memadai akan berkontribusi langsung pada kualitas sumber daya manusia.
Harisal menegaskan, prinsip efektivitas dan efisiensi harus menjadi roh utama dalam penyusunan APBD 2026, bukan sekadar jargon politik yang berhenti di tataran pidato.
Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang dikelola pemerintah daerah wajib digunakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal infrastruktur dasar dan layanan publiknya.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDIP menyatakan tetap mendukung upaya pembangunan daerah, namun menuntut agar seluruh kebijakan anggaran dijalankan dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Kami ingin APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berkeadilan sosial, bukan menjadi alat pemborosan atau kepentingan segelintir pihak,” tutup Harisal.
Fraksi PDIP Luwu Timur pun berharap Pemerintah Daerah dapat menjadikan momentum penyusunan APBD 2026 sebagai ajang pembuktian komitmen untuk menjalankan amanah rakyat dan menghadirkan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Luwu Timur.
